Download Jokowi Undercover PDF

“Antara judul dan isi nggak menggambarkan isinya, isinya kompilasi tulisan pendek yang topiknya macam-macam, bukan masalah Jokowi tapi ada belasan masalah nasional yang menarik menurut yang bersangkutan,” ujar Tito kepada wartawan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (6/1).

Tito menuturkan, topik mengenai Presiden Jokowi hanya beberapa saja yang termuat dalam buku itu, sehingga buku itu tidak sesuai dengan isinya. Selain itu, lanjut Tito, ia juga tidak menemukan tata cara penulisan buku secara akademik, referensinya tidak jelas, footnote-nya pun tidak ada, serta tidak ada nama penerbitnya.

“Ini bukan tulisan akademik dan cara penulisannya tidak sistematik,” ucap Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Karena itu, menurut Tito, Bambang dapat dijerat karena telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat melalui buku tersebut.

“Awal kesimpulan tidak ada dan bukti pendukung tidak akurat karena tulisannya menyebut nama orang dan fakta A tapi nggak ada pendukung maka bisa dikenakan mencemarkan berita bohong,” kata Tito.

Tito menambahkan, buku Jokowi Undercover tersebut telah dicetak kurang lebih 300 eksemplar. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang telah memiliki buku tersebut untuk dikembalikan ke polisi sebagai barang bukti.

“Jadi sekarang kesimpulan (Bambang) layak jadi tersangka dan kita akan selesaikan dengan cepat,” jelasnya.

“Kalau data-datanya tidak ilmiah, sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca, kenapa saya harus mengomentari,” kata Presiden saat konferensi pers usai pemberian pengarahan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017 di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (16/1).

Presiden mengungkapkan bahwa setiap pembuatan buku harus ada kaidah-kaidah ilmiah dan didukung dengan materi yang diperdalam di lapangan serta ada sumber-sumber yang kredibel.

“Pembuatan buku harus ada kaidah-kaidah ilmiah, ya kan. Ada materi data-data yang tentunya diperdalam di lapangan. Ada sumber-sumber yang kredibel, bisa dipercaya yang bercerita tentang itu,” kata Presiden.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengambil alih proses laporan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono yang melaporkan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono ke Polda Metro Jaya. Hendropriyono diketahui melaporkan tersangka Bambang ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2016 karena berkeberatan namanya dicatut dalam buku Jokowi Undercover yang ditulis Bambang.

Selain laporan yang dibuat Hendro, ada orang lain yang melaporkan Bambang, yakni Bimo yang melaporkan Bambang ke Bareskrim atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Diketahui Bambang menjual buku Jokowi Undercover secara langsung dengan mempromosikannya melalui akun jejaring sosial Facebook miliknya dan selebaran.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengungkapkan bahwa buku Jokowi Undercover diduga dibuat tanpa didukung data primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tersangka Bambang tidak memiliki dokumen pendukung sama sekali terkait tuduhan pemalsuan data Bapak Jokowi saat pengajuan sebagai calon presiden di KPU. Tersangka diduga menebar kebencian melalui buku tersebut,” kata dia.

Brigjen Rikwanto mengatakan tuduhan dan sangkaan yang dimuat pada buku Jokowi Undercover, semua didasarkan atas sangkaan pribadi tersangka. Sementara analisis fotometrik yang diungkap tidak didasari keahlian apa pun, namun hanya persepsi dan perkiraan tersangka pribadi.

“Motif tersangka sebagai penulis hanya didasarkan atas keinginan untuk membuat buku yang menarik perhatian masyarakat,” katanya.

“Apa dasar hukumnya jika polri minta para pembeli buku mengembalikan buku yang sudah dibeli ke polri,” kata Anton yang juga wakil ketua komisi hukum MUI saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (6/1)

Menurutnya buku tersebut tidak mengajarkan atau telah menyebarkan paham terlarang seperti komunis atau anasir yang sesat. Sehingga polri tidak perlu menarik buku dari pembeli. “Jadi harus jelas dan dasar hukumnya,” ujarnya.

Menurut Anton yang juga mantan jenderal polisi itu tidak mudah menarik buku sudah beredar di lapangan begitu saja, karena mesti ada keputusan pengadilan. “Jika sudah ada vonis pengadilan baru polri bisa mengambil lngkah-langkah hukum seperti penyitaan dan sebagainya,” katanya.

“Karena ini delik aduan Presiden pun tak boleh menarik sembarangan buku yang menyudutkan dirinya, karena semua harus melalui proses hukum.”

Untuk itu, kata Dewan Pakar ICMI itu, Polri dan juga kejaksaan tidak boleh sewenang-wenang menarik buku sebelum ada proses hukum.